Batang-(Jateng), FokusKepri.com – Ribuan massa petani yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial (Gema PS) Indonesia bereaksi dan merespon pernyataan salah satu kandidat Cawapres, Mahfud MD pada agenda Debat Cawapres 21 Januari 2024 silam. Mereka berkumpul di Sekretariatnya di Desa Tumbrep, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Jumat (26/1/2024) untuk menyampaikan pernyataan sikap.
Menurut Ketua Gema PS Indonesia, Rozikin, para petani yang terhimpun dalam gerakan ini gerah dan sangat tidak sepakat dengan pernyataan Mahfud yang sebelumnya menyebut tidak ada satu pun sertifikat yang terdistribusi.
“Ini tidak benar. Kami harus luruskan itu karena apa yang disebut pak Mahfud itu seolah menggiring opini Pak Presiden Jokowi tidak berbuat apa-apa. Itu salah,” katanya yang disambut teriakan dukungan dari ribuan massa berkaos biru dengan wajah Jokowi di depannya.
Baca Juga: Dukung Kamtibmas, Pangdam Brawijaya Beri Perlindungan Untuk Media
Rozikin menyebutkan, respons dari Gema PS ini karena pihaknya telah merasakan langsung dampak dari kebijakan Jokowi yang dinilainya berpihak kepada rakyat petani, buruh tani yang tuna lahan. Hal ini sebelumnya sudah difasilitasi pihaknya kepada pemerintah, agar masyarakat yang hidup dalam dan sekitar kawasan hutan di Pulau Jawa ini mendapatkan redistribusi tanah, baik yang berasal dari kawasan hutan negara maupun hutan bekas HGU.
Sebelumnya, Mahfud menyebut bahwa belum ada satu pun sertifikat redistribusi untuk pengembalian klaim-klaim atas tanah. Mahfud mengungkapkan klaim tersebut dalam debat keempat Pilpres 2024 yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di JCC, Jakarta, Minggu (21/1).
“Reforma agraria itu ada tiga yaitu legalisasi, redistribusi, pengembalian klaim-klaim atas tanah. Yang ini belum satu pun sertifikat untuk redistribusi, yang ada baru legalisasi, orang sudah punya tanah lalu diberi sertifikat, yang redistribusi belum ada,” kata Mahfud.
“Nah, sekarang Pak Mahfud malah melempar pernyataan belum ada sertifikat yang redistribusi. Jadi ini tidak benar dan kami harus menyampaikan bahwa kami membela pak Jokowi. Kami tegaskan lagi, Kami membela pak Jokowi karena beliau memang sudah berbuat untuk kami, baik pada petani lahan perkebunan dan petani hutan ini,” katanya.
Ia menambahkan, pada 8 Juni 2022 silam di tempat yang sama, Presiden Jokowi dalam kegiatan syukuran hasil bumi bersama Gema PS Indonesia telah menyampaikan capaian redistribusi tanah dengan luas jalan yang tidak sedikit. Saat itu, Presiden Jokowi menyebut 324 ribu hektare di Jawa saja, dan di Indonesia sudah lebih 5 juta hektare.
Baca Juga: Menyongsong Masa Depan Batam, BP Batam Gelar Leaders Offsite Meeting
Ada enam pernyataan sikap yang disampaikan Rozikin dalam kegiatan ini, di antaranya, realisasi Pelepasan Kawasan Hutan untuk redistribusi tanah 2,9 juta Ha dan yang sudah menjadi areal penggunaan lahan (APL) seluas 1,3 juta Ha. Lalu, realisasi redistribusi tanah Jokowi lebih kurang 2,9 juta bidang, termasuk di dalamnya tanah bekas HGU habis, HGU telantar dan pelepasan kawasan hutan dan lainnya, serta beberapa penjelasan lainnya.
“Dari sana, kami menegaskan sudah menerima manfaat dalam program reforma agraria dan kami percaya presiden berkomitmen melanjutkan program ini yang sudah menjadi nawacita bapak presiden Joko Widodo,” katanya yang disambut gempita ribuan anggota Gema PS yang hadir dalam kegiatan ini.
Tak sedikit mereka menunjukkan sertifikat lahan yang sengaja mereka bawa pada kegiatan ini. Salah seorang anggota Gema PS Indonesia dari Pemalang, Nasofi menyampaikan sudah mendapatkan sertifikat redistribusi bekas HGU sebanyak 562 bidang untuk petani dan 5 untuk koperasi. Pernyataannya disambut dengan petani mengacungkan sertifikat redistribusi yang diterima mereka.
Pernyataan senada disampaikan oleh Firman dari perwakilan Malang, “Saya berdiri di depan dengan lantang bahwa apa yang dikatakan Mahfud MD itu tidak benar. Kami sudah menerima 500 sertifikat di Malang untuk itu,” kata Firman. Pernyataan senada juga dating dari Marwah asal Banyuwangi, Sasmitho asal Kediri, Jiat Kusumawan asal Madiun.
Baca Juga: Mitsubishi Estate Asia Kunjungi BP Batam, Jajaki Peluang Investasi
Selain itu petani juga telah memperoleh SK perhutanan sosial di Jawa Tengah di antaranya Kendal, Batang, Pemalang, Pati, dan lain-lain, sebagaimana diwakili Zaenudin dari Kendal. Sementara dari Jawa Barat dan Banten diwakili Wajo dan Acep Sholahudin, menyatakan telah menerima SK perhutanan sosial Banten, Cianjur, Subang, Sukabumi, Indramayu, dan lain-lain. Sedangkan lahan yang diklaim HGU PTPN VIII Kebun Goalpara sudah masuk Lokasi Prioritas Reforma Agraria LPRA dan telah dibahas pada GTRA BPN Pusat, sedangkan Jokowi sendiri telah menyatakan sedang dipercepat untuk mendapatkan Sertifikat Komunal ketika pidato di Sentul.
Kesaksian para petani menegaskan sudah menerima manfaat berupa reforma agraria dan perhutanan sosial yang menunjukkan keberpihakan Jokowi kepada petani.
Di akhir orasi dan penyataan sikapnya, Rozikin berharap pemimpin Indonesia berikutnya melanjutkan komitmen kebijakan dan realisasi program reforma agraria termasuk dalam Perhutanan Sosial yang telah dilakukan Presiden Jokowi.
Kegiatan ini diakhiri dengan penandatanganan pernyataan sikap bela Jokowi oleh para peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut. Ada perwakilan 45 kabupaten anggota Gema PS Indonesia yang hadir dari seantero Jawa. (Os)
